Home / Profil / Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

  • Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
    1. Kepala dinas
    2. sekretariat terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      2. Sub Bagian Program dan Keuangan
    3. bidang lalu lintas jalan terdiri dari :
      1. Seksi Manajemen dan Rekayasa
      2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
      3. Seksi Kelaikan Jalan dan Kendaraan Bermotor
    4. bidang angkutan dan keselamatan transportasi darat terdiri dari :
      1. Seksi Angkutan Jalan
      2. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
      3. Seksi Keselamatan Transportasi Darat
    5. bidang pengembangan transportasi terdiri dari :
      1. Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda
      2. Seksi Perhubungan Laut
      3. Seksi Perhubungan Udara
    6. UPTD
    7. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
  • Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

TUGAS DAN FUNGSI

KEPALA DINAS

  • Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
    2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
    4. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS DINAS

  • Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
  • Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Perhubungan;
  2. pelaksanaan program dan anggaran;
  3. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Perhubungan;
  4. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  5. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
  6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  7. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  8. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  2. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
  3. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
  4. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
  5. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
  6. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  7. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
  8. melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
  2. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
  3. melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
  4. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
  5. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  6. menyiapkan rencana umum pengadaan;
  7. membuat rencana kerja tahunan;
  8. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  9. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
  10. mengatur dan menjalankan adminsitrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
  11. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  12. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  13. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
  14. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  15. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  16. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
  17. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
  18. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

BIDANG LALU LINTAS JALAN

  • Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemenuhan fasilitasi perlengkapan jalan dan pemberian izin atau rekomendasi di bidang lalu lintas jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana serta pelayanan kelaikan kendaraan bermotor dan keselamatan angkutan jalan.
  • Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    2. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
    3. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
    4. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
    6. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
    7. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
    8. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
    9. pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor;
    10. pelaksanaan pemeriksaan teknis, rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
    11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
    12. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
    13. pembuatan regulasi di bidang lalu lintas; dan
    14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Manajemen dan Rekayasa dipimpin oleh Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi manajemen dan rekayasa;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  4. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. menyiapkan bahan perencanaan, penentuan lokasi fasilitasi perlengkapan jalan;
  6. melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  7. menyiapkan bahan penanganan daerah rawan kemacetan, rawan kecelakaan dan daerah rawan bencana;
  8. melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  9. melakukan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
  10. melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
  11. melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan daya tampung jalan;
  12. melaksanakan inventarisasi dan analisis tingkat pelayanan jalan;
  13. melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Bone;
  14. menyiapkan dan menyusun bahan ususlan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
  15. memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
  16. melakukan survei dan memberikan rekomendasi terhadap hasil uji laik fungsi jalan;
  17. memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap ijin pemanfaatan ruang pada wilayah kawasan pengendalian ketat;
  18. menyiapkan bahan dan evaluasi penilaian dan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
  19. melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas di ruas jalan kabupaten;
  20. melaksanakan inventarisasi, registrasi surat-surat kendaraan bermotor;
  21. melakukan kajian dan evaluasi terhadap daerah rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan yang berada di ruas jalan kabupaten;
  22. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya;
  23. mendukung kegiatan patroli pengawalan;
  24. menyiapkan bahan pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
  25. melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
  26. menyiapkan bahan serta memberikan rekomendasi terhadap rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan kabupaten; dan
  27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan terkait tugasnya.

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana lalu lintas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  4. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya;
  6. melaksanakan perencanaan dan penentuan lokasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
  7. melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada petugas parkir;
  8. menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir;
  9. mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran;
  10. menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas;
  11. melakukan pemantuan dan penilaian terhadap kondisi fasilitas perlengkapan jalan;
  12. menyiapkan rekomendasi penempatan dan bahan evaluasi pemasangan fasilitas keselamatan;
  13. menyiapkan bahan dan meningkatkan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana lalu lintas;
  14. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;
  15. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengembangan dan pembangunan terminal;
  16. melaksanakan evaluasi dan pemberian rekomendasi terhadap rencana pemasangan fasilitas jalan yang dilakukan oleh pihak lain;
  17. menyiapkan rekomendasi dan pemantuan serta penertiban terhadap penempatan sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas;
  18. melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan area traffic control system;
  19. menyiapkan bahan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas;
  20. menyiapkan bahan pembangunan prasarana dan sarana edukasi terpadu keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
  21. menyiapkan bahan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana lalu lintas;
  22. melaksanakan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan; dan
  23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan terkait tugasnya.

Seksi Kelaikan Jalan dan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Seksi Kelaikan Jalan dan Kendaraan Bermotor yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi kelaikan jalan dan kendaraan bermotor;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  4. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. menyiapkan bahan pembinaan unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
  6. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan dilakuak pengahpusan aset, penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan;
  7. melaksanakan kegiatan pengujian keliling kendaraan bermotor;
  8. melakukan evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara teknis;
  9. mendistribusikan buku uji dan plat uji pada pemilik kendaraan bermotor;
  10. menyiapkan bahan pengusulan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor;
  11. melaksanakan pembinaan pengujian kendaraan bermotor;
  12. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis kendaraan bermotor wajib uji;
  13. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pengujian kendaraan bermotor;
  14. melaksanakan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor roda tiga, bus, angkutan umum, angkutan barang, angkutan khusus dan keereta gandengan/kereta tempelan;
  15. melaksanakanpemberian rekomendasi perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
  16. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor;
  17. melaksanakan penerbitan bebas uji berkala pertama bagi kendaraan yang diuji tipe secara lengkap;
  18. melaksanakan pembinaan pengusaha konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
  19. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan aset; dan
  20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan terkait tugasnya.

BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

  • Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan pelayanan, perizinan, rekomendasi, pangaturan, pembinaan, pengendalian dan operasional serta keselamatan angkutan jalan.
  • Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. pengaturan operasional serta manajemen dan rekayasa angkutan jalan;
  4. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. pelaksanaan urusan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  6. pelaksanaan urusan keselamatan jalan;
  7. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  8. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  9. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pembangunan, peningkatan, pengoperasian dan sarana dan prasarana angkutan jalan;
  10. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan sarana dan prarana angkutan jalan;
  11. penyiapan bahan pelayanan perizinan dan rekomendasi angkutan jalan;
  12. penyusunan draf penyesuaian tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang perdesaan dan perkotaan;
  13. pelaksanaan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan wilayah operasi angkuatan jalan;
  14. pelaksanaan pengawasan dan operasi penertiban lalu lintas dan angkuta jalan;
  15. pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  16. pelaksanaan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
  17. pelaksanaan pembinaan serta sosialisasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
  18. pelaksanaan investigasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan; dan
  19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan Jalan yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  4. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional angkutan orang dan barang;
  6. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional layanan angkutan orang dan barang;
  7. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan barang, angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek;
  8. menyiapkan bahan analisis dan menyusun jadwal perjalanan angkutan dalam trayek;
  9. menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan perdesaan dan perkotaan;
  10. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan trayek dan jaringan lintas serta kinerja pelayanan angkutan;
  11. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang angkutan perdesaan dan perkotaan; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat terkait tugasnya.

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang mempunyai    tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;;
  3. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  4. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. melaksanakan koordinasi terhadap rumpun perhubungan yang berkaitan dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  6. menyiapkan data yang berkaitan dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  7. menyiapkan bahan penetapan rencana umum penyeberangan lintas kecamatan atau desa dalam kabupaten;
  8. menyiapkan bahan penerbitan ijin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal atau perahu yang melayai trayek dalam kabupaten;
  9. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana keselamatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang melayai trayek dalam kabupaten;
  10. menganalisisi, menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  11. melaksanakan pengawasan pelaksanaan angkutan sungai dalam kabupaten;
  12. memelihara aset pemerintah daerah yang ada di seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  13. mengkoordinir pad jasa tambat perahu yang ada di kecamatan; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat terkait tugasnya.

Seksi Keselamatan Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Darat yang mempunyai tugas :

  1. melaksakan penyusunan rencana kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksakan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  4. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. menyiapkan bahan investigasi dan rekomendasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
  6. melaksanakan sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan ramp check angkutan jalan;
  8. menyiapkan bahan inventarisasi, pengelolaan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
  9. melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  10. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas;
  11. melaksanakan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
  12. melaksanakan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan;
  13. melaksanakan kegiatan pengaturan operasional lalu lintas;
  14. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis petugas operasional;
  15. melaksanakan pembinaan kepeloporan dan komunitas masyarakat sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
  16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan angkutan barang khusus dan angkutan barang beracun dan berbahaya;
  17. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terminal angkutan orang dan barang;
  18. melaksanakan pengadaan kendaraan sosialisasi dan operasional keselamatan, alat evakuasi kecelakaan lalu lintas dan bencana alam; dan
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat terkait tugasnya.

BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

  • Bidang Pengembangan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Transportasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, studi/kajian pengembangan transportasi, penguatan kerjasama sektor transportasi, perumusan kebijakan teknis transportasi, pembangunan, peningkatan serta pembinaan sektor kebandarudaraan.
  • Bidang Pengembangan Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
  4. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi transportasi multimoda yang terpadu dan berkelanjutan;
  7. penyusunan dokumen studi/kajian/ penelitian sektor transportasi;
  8. penyusunan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi sektor transportasi;
  9. penguatan kerjasama antara lembaga/instansi sektor transportasi;
  10. penyusunan rencana, monitoring evaluasi transportasi multimoda yang terpadu dan berkelanjutan;
  11. pelaksanaan sosialisasi dan kampanye keselamatan penerbangan;
  12. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan fasilitas bandar udara;
  13. pelaksanaan koordinasi pelayanan angkutan pesawat udara;
  14. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di kawasan bandara;
  15. penyiapan bahan kelengkapan penerbitan IMB yang berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan;
  16. pelaksanaan monitoring pembangunan dan pelayanan angkutan udara;
  17. pelaksanaan koordinasi pembangunan keterpaduan transportasi antarmoda;
  18. pelaksanaan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi antar dan intermoda; dan
  19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda yang mempunyai  tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan pengembangan sistem multimoda;
  2. mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
  4. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat dan koordinasi;
  6. menyiapkan data dan informasi sistem transportasi multimoda;
  7. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan pengembangan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan;
  8. menyiapkan bahan penyusunan dokumen studi/kajian/penelitian transportasi;
  9. menerapkan sistem informasi manajemen transportasi;
  10. melaksanakan rekomendasi dokumen tataran transportasi lokal (tatralok);
  11. menyiapkan bahan kerjasama dan koordinasi antara lembaga/instansi sektor transportasi; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Transportasi terkait tugasnya.

Seksi Perhubungan Laut dipimpin oleh Kepala Seksi Perhubungan Laut yang mempunyai tugas :

  1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
  2. mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan;
  3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi perhubungan laut;
  4. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
  5. mengikuti rapat-rapat dan koordinasi;
  6. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepelabuhan sesuai dengan kewenangan daerah;
  7. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan terminal khusus;
  8. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye keselamatan pelayaran;
  9. melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kepentingan pelabuhan;
  10. menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
  11. menyusun dan menyiapkan pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah;
  12. memberikan layanan teknis kepelabuhanan sesuai kewenangan daerah dan standar pelayanan minimal sektor perhubungan laut;
  13. melaksanakan koordinasi desain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, tofografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan;
  14. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap penutuhan kapal;
  15. menerbitkan tanda kebangsaan kapal, tanda selar dan sertifikat kapal sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
  16. memberikan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal;
  17. mkoordinasi pelayanan lalu lintas angkutan laut;
  18. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Transportasi terkait tugasnya.

Seksi Perhubungan Udara dipimpin oleh Kepala Seksi Perhubungan Udara yang mempunyai   tugas :

  1. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara;
  2. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dan penyelenggaran pembangunan bandar udara;
  3. melaksanakan sosialisasi dan kampanye keselamatan penerbangan;
  4. melaksanakan koordinasi pembangunan dan fasilitas bandar udara;
  5. melaksanakan koordinasi pelayanan angkutan pesawat udara;
  6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di kawasan bandara;
  7. melaksanakan monitoring pembangunan dan pelayanan angkutan udara;
  8. menyiapkan bahan pengendalian penyelenggaraan teknisi bandara; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Transportasi terkait tugasnya.

Seksi Keselamatan Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Darat yang mempunyai tugas :

  1. melaksakan penyusunan rencana kegiatan seksi sebagai pedoman dalam melaksakan tugas;
  2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  4. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. menyiapkan bahan investigasi dan rekomendasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
  6. melaksanakan sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan ramp check angkutan jalan;
  8. menyiapkan bahan inventarisasi, pengelolaan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
  9. melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  10. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas;
  11. melaksanakan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
  12. melaksanakan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan;
  13. melaksanakan kegiatan pengaturan operasional lalu lintas;
  14. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis petugas operasional;
  15. melaksanakan pembinaan kepeloporan dan komunitas masyarakat sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
  16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan angkutan barang khusus dan angkutan barang beracun dan berbahaya;
  17. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terminal angkutan orang dan barang;
  18. melaksanakan pengadaan kendaraan sosialisasi dan operasional keselamatan, alat evakuasi kecelakaan lalu lintas dan bencana alam; dan
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat terkait tugasnya.

UPT Dinas

  • UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
  • Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

  1. Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan.
  • Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *